“Target 907 miliar rupiah, realisasi hanya 291 miliar rupiah. Ini cuma 32 persen, sangat tidak memuaskan. Ini harus jadi perhatian serius, terutama bagi bupati terpilih yang baru,” tandasnya.
Ia meminta agar Pemkab OKI melakukan penyusunan anggaran berdasarkan potensi riil yang ada di daerah, bukan semata-mata angka yang hanya menghias kertas APBD.
“Jangan hanya sekadar target kosong. Kita butuh proyeksi yang realistis dan bisa dijalankan,” tegasnya.
Tata Kelola PAD Perlu Di Reformasi
DPRD OKI juga menyoroti perlunya perbaikan sistem penggalian PAD, termasuk evaluasi terhadap kinerja BUMD, sektor pajak, retribusi, dan potensi ekonomi lainnya yang belum tergarap optimal.
Kedepan, diharapkan perencanaan anggaran Pemkab OKI semakin berbasis data dan analisa yang terukur, bukan hanya demi mengejar predikat administratif semata. (Red)
