Tentunya lanjut Iqbal, penganggaran tersebut bukan hal baru karena telah berjalan sebelumnya. Bahkan nilai anggaran untuk kegiatan reses tahun anggaran 2025 dan tahun 2026 tercatat relatif sama, yakni sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.
Ia juga menilai anggaran yang mencapai sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan pendukung DPRD masih proporsional mengingat luasnya wilayah pelayanan dan jumlah anggota dewan yang harus difasilitasi.
“OKI memiliki 327 desa dan kelurahan. Beberapa wilayah merupakan daerah perairan yang membutuhkan biaya transportasi dan operasional lebih besar dibanding wilayah daratan,” jelasnya.
Untuk itu Sekwan OKI, Muhammad Iqbal Basa berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, bukan semata-mata untuk konsumsi rapat di kantor.
Sekwan OKI juga mengapresiasi kinerja rekan-rekan media yang telah bekerja sebagai kontrol sosial dan telah mengingatkan tugas Sekretariat DPRD OKI dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD OKI, pungkasnya. (Aliaman)
