Masyarakat Sumatera Utara berharap Kapolda jangan Tutup mata dari politik dan kedekatan pribadi. Jangan biarkan status sebagai lulusan Akpol atau hubungan dinas menghalangi penegakan hukum.
Seruan PTDH adalah satu-satunya jalan. Kasus ini sudah kronis, sanksi ringan sama saja dengan membiarkan keburukan terus berlanjut di institusi Polri .
DK merasa selama ini ia kebal hukum karena posisi atau jabatannya dan kedekatan nya dengan pejabat tinggi di Polri . Ini lah saat Polri menunjukkan integritas nya untuk menindak oknum oknum polisi yang nakal yang mencoreng citra Institusi .
Publik berhak tahu setiap tahap pemeriksaan dan keputusan yang diambil, agar tidak ada kesan ditutup-tutupi. Agar Marwah institusi dan Polda Sumut kembali mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
“Ingat, seragam yang Anda pakai adalah amanah rakyat. Kalau yang memakainya tak bisa menjaga kehormatannya, lepaskan saja. Jangan sampai institusi ini jatuh karena ulah segelintir orang yang tak tahu diri!” ungkapan kekecewaan masyarakat .
Kapolda Sumut kembali di uji , berani atau tidak mengambil keputusan untuk memutuskan PTDH atau tidak kepada Kompol DK . Publik menunggu jawaban nya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kompol DK belum dapat dikonfirmasi apalagi memberikan klarifikasi kepada awak media. (Tim)
