Insentif operasional akan dihentikan apabila fasilitas SPPG tidak siap beroperasi, gagal memenuhi standar kualitas, atau belum memiliki “Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Kementerian Kesehatan”, ungkapnya.
Beberapa indikator pelanggaran yang dianggap fatal antara lain ditemukannya bakteri E.Coli pada filter air, tersumbatnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga kerusakan chiller penyimpanan daging.
Dalam kebijakan tersebut, seluruh risiko operasional juga menjadi tanggung jawab penuh mitra SPPG sebagai bentuk akuntabilitas profesional.
Icang menilai kebijakan ini merupakan bentuk transformasi nyata dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia.
Menurut dia, tujuan utama program MBG bukan hanya membagikan makanan, tetapi juga membangun sistem yang mampu menjamin keamanan pangan bagi generasi penerus bangsa.
IWO Indonesia, lanjut Icang, akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut melalui fungsi kontrol sosial media agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat, tegasnya. (Ali/Red)
