Ditambahkan dia, defisit anggaran yang terjadi di OKI bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan juga merupakan hasil dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya, yang notabene didukung oleh PAN.
“Defisit anggaran yang terjadi di OKI bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan juga merupakan hasil dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya, yang notabene didukung oleh PAN,”terang Haekal Direktur Pusat Studi Demokrasi Teras Indonesia.
Sambung dia,kritik ini menyoroti dilema yang kerap dihadapi oleh para politisi ketika mencoba untuk mengambil jarak dari kebijakan sebelumnya yang dinilai bermasalah, meskipun mereka sendiri atau partai pendukungnya memiliki andil dalam pemerintahan tersebut.
“Dalam konteks ini, Muchendi harus menghadapi kenyataan bahwa menyalahkan pihak lain bukanlah strategi yang selalu efektif, terutama ketika rekam jejak partai pendukungnya sendiri juga dipertanyakan,” ujar pengajar ilmu politik Universitas Sriwijaya ini.
Dengan Pilkada OKI 2024 semakin dekat, pernyataan – pernyataan tegas seperti ini akan terus menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat
“Warga OKI yang telah merasakan dampak dari pengelolaan anggaran daerah, tentu akan mempertimbangkan dengan seksama siapa yang mereka percayakan untuk memimpin di periode mendatang,” ungkapnya.(red)
