Sementara dalam Rancangan APBD TA 2024 diperkirakan Anggaran Belanja Daerah (ABD) Pemkab.OKI sebesar Rp.2.603.023.727.383,- (Dua Triliun enam ratus tiga milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. Belanja Operasional sebesar Rp.1.759.488.437.775,- terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah;
2. Belanja Modal sebesar Rp.225.529.514.847,- terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 197.000.000.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh milyar rupiah); dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 421.005.774.761,- terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, ungkapnya.
Bupati OKI Iskandar SE juga mengungkapkan, untuk Pembiayaan Daerah Kab.OKI tahun 2024 meliputi Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.88.555.906.282 (Delapan puluh delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.83.555.906.282, sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,-
Dengan Komposisi Bagian Pembiayaan direncanakan sebagai berikut:
Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.83.555.906.282,- sementara untuk Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.000
000.000,- jelasnya.
“Dari estimasi tersebut kita memperoleh gambaran, sumber Pendapatan Daerah tergantung pada pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan atau Tranfer dari Pusat. “
Upaya yang dapat dilakukan Pemda untuk mencapai target pendapatan tahun 2024 yaitu melalui optimalisasi peningkatan kinerja petugas pengelola dan pemungut pendapatan daerah serta upaya ekstensifikasi sumber pendapatan, terang Bupati OKI Iskandar SE sembari berharap pada tahun 2024 akan terjadi Peningkatan Pendapatan untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan, tutupnya. (Aliaman)
