“Kita sudah sampaikan hal tersebut ke Kapolda Sumsel, Kapolsek dan juga Nit Narkoba OKI pak Agus, namun tidak direspon, bahkan meski Kapolsek Tulung Selapan diberitahu adanya Orgen Tunggal dengan Musik Remix, juga tidak ada tindakan, alasannya “Hari Sedang Hujan”, jadi tidak bisa ketempat dimaksud, ungkapnya.
Kira berharap, larangan tersebut tidak hanya sebatas deklarasi seremoni namun kenyataan dilapangan jauh dari harapan, malah masukan dan laporan masyarakat diabaikan, tandasnya.
Terkait hal tersebut, Kapolres OKI, AKBP Agung Adhitya Prananta saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp ke nomor 0812-6703-98xx tidak merespon.
Sebelumnya, kebijakan larangan musik remix dan DJ mendapat dukungan dari pengusaha orgen tunggal, pelaku orkes, serta kalangan ulama OKI dalam Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026).
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta menegaskan, kebijakan tersebut bukan larangan terhadap usaha orgen tunggal, melainkan pembatasan jenis musik yang dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” tegas Kapolres.
Dukungan juga disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Menurutnya, usaha hiburan tetap dapat berjalan tanpa harus memutar musik remix maupun DJ.
Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, menilai kegiatan hiburan harus tetap memperhatikan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Ia berharap hiburan tidak menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. (Al)
