Dalam dialog antara masyarakat Kelurahan Kutaraya dengan Anggota DPRD OKI Mahyudin ST, ada beberapa usulan dan harapan masyarakat Kelurahan Kutaraya, seperti,
“Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah TPT atau DAM di LK 5 RT 10 Kelurahan Kutaraya tepatnya di Perumahan Guru, dan Minta Diperjuangkan Kenaikan Insentif Stimulan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, Kaling, LPM, Karang Taruna, TP PKK, dan Hansip), dan insentif LAD (Lembaga Adat Desa/Kelurahan).”
Menurut LKD maupun LAD, insentif stimulan yang diterima tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sebab insentif stimulan yang diterima dari Rp.75.000/bulan hingga Rp.150.000/bulan.
Menurut mereka, peran Anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat mungkin bisa terealisasi
“Kami berharap Perbup OKI Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mahyudin menyampaikan akan berusaha semaksimalnya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kelurahan Kutaraya
“Terkait Insentif Stimulan LKD maupun LAD yang dimaksud, inshaallah akan kita perjuangkan meskipun ini bagian dari Badan Anggaran DPRD OKI, namun nantinya akan sampaikan ke Fraksi PKB dan juga kita sampaikan ke Banggar DPRD OKI untuk diperjuangkan,” ucapnya.
Akan tetapi karena anggaran tahun 2026 sebelumnya sudah ketuk palu dan telah berjalan, maka kita akan perjuangkan di APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2026, mudah-mudahan nantinya insentif stimulan bisa ditingkatkan, ucap Mahyudin yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa OKI ini. (Aliaman)
