Halokantinews.com.Nangroe Aceh Darussalam – Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Langkah tersebut diambil menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta besarnya jumlah korban akibat bencana alam yang terjadi di Tanah Rencong. Pemerintah Aceh menilai keterlibatan lembaga internasional yang memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam penanganan bencana berskala besar sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan.
Dilansir dari laman Opini Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF telah disampaikan secara resmi. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, khususnya saat tragedi tsunami 2004 silam.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA yang dikutip dari Kanalaceh, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, keputusan untuk menyurati UNDP dan UNICEF didasarkan pada kebutuhan mendesak akan dukungan dalam fase pemulihan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.
“Benar, sudah kami surati secara resmi. Mempertimbangkan mereka merupakan lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” jelasnya.
