“Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen kami untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah. Salah satunya bagaimana OKI bisa tetap membangun meski fiskal terbatas,” ujar Wahyu.
Wahyu menyoroti bahwa keterlambatan penyaluran dana dari pusat dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak daerah, termasuk OKI.
“Saya akan terus memperjuangkan alokasi yang adil agar daerah seperti OKI, yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur mendesak, tidak tertinggal. Saya akan bantu semaksimal mungkin agar kebutuhan daerah kita bisa sampai ke pusat,” tegasnya.
Selain itu, Wahyu juga mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor dan menjalin koordinasi berkelanjutan.
“Kita harus buka ruang komunikasi lebih luas, baik melalui jalur formal maupun informal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat kita tertunda hanya karena kurangnya koordinasi antar lembaga,” ujarnya.
Wahyu berkomitmen antara DPR RI dan Pemkab OKI untuk terus bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan solusi yang tepat bagi pembangunan daerah.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan dapat diatasi secara efisien dan berkelanjutan,” tutup Wahyu. (OKI.04.07.25/Aliaman)
