Akibatnya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp.7,02 triliun setiap tahun, sementara kerusakan lingkungan mencapai Rp.4,87 triliun.
Diskusi ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai perspektif, termasuk pandangan hukum, ekonomi, dan kebijakan publik, dengan harapan dapat merumuskan solusi yang efektif dalam menekan praktik pengeboran dan pengolahan minyak ilegal. Salah satu peserta diskusi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kegiatan ilegal tersebut.
“Illegal drilling adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Selain kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kebijakan yang kuat agar aktivitas ilegal ini dapat dihentikan,” ujar salah satu narasumber.
Diskusi Publik ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah, khususnya dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menindak kegiatan illegal drilling dan illegal refinery. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
SuaraNetizen+62 berkomitmen untuk terus mengangkat isu-isu strategis yang berdampak bagi kepentingan negara dan masyarakat luas, sekaligus mendorong diskusi konstruktif yang bermanfaat dalam merumuskan solusi bagi berbagai permasalahan bangsa. (Tim).
