Riza menyebut kliennya dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 250 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 4,3 miliar. Jika tidak dibayar, aset pribadi kliennya dapat disita. Bila aset tidak mencukupi, terdapat pidana pengganti selama 4 tahun 3 bulan.
Dalam dakwaan, JPU Ulfa Nauliyanti mengungkapkan perkara ini berawal dari kerja sama PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam layanan BTN e-Batara Pos.
Layanan tersebut memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan, seperti setoran, penarikan tunai, dan pemindah bukuan melalui kantor pos.
Napak Tilas Kasus Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Kelas 4 Air Sugihan Kanan, Ogan Komering Ilir (OKI)
Diketahui, Alim diangkat sebagai Kepala KCP Kelas 4 Air Sugihan Kanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia Nomor SK.129/Reg3/Umum/SDM/0421 tertanggal 5 April 2021. Dalam jabatan itu, dia juga bertugas sebagai petugas loket yang berwenang menerima dan mengeluarkan dana tabungan nasabah.
JPU selain mendakwa Alim melakukan manipulasi transaksi BTN e-Batara Pos selama menjabat sejak April 2021 hingga Agustus 2023. Modusnya, antara lain menarik dana tabungan nasabah tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rekening, Alim juga diduga menerima setoran nasabah tetapi tidak memasukkan transaksi tersebut ke sistem, sehingga saldo tabungan tidak sesuai dengan dana yang disetorkan.
Bahkan dia diduga tidak menyetorkan seluruh uang remise saat pengosongan kas serta mengeluarkan uang kas perusahaan tanpa pertanggungjawaban dalam Daftar Pertanggungan N2 maupun laporan keuangan.
Hasil Audit BPK
Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara BPK RI tertanggal 9 Juni 2026, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan PT Pos Indonesia sebesar Rp 4.673.718.063,28. (Aliaman)
