Syaparudin menjelaskan FGD yang digelar bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai pentingnya pengawasan internal yang efektif, serta peningkatan kapasitas aparat pengawas dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.
“Kolaborasi yang lebih kuat antara Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Saber Pungli, serta OPD dan Kecamatan sangat penting dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Sementara Riznaldi, Penyuluh Anti Korupsi KPK menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memberikan dukungan kepada Pemkab OKI dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami berharap, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat semakin memperkuat integritas birokrasi dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Riznaldi.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang lebih konkret, Riznaldi menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“Selain penegakan hukum, langkah preventif melalui transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi. Pemerintah daerah harus aktif dalam membangun dan mengimplementasikan sistem yang meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran,” jelasnya. (Kominfo.OKI.12.4)
