Lebih lanjut, Icang Rahardian mengungkapkan, bahwa rencana pelaksanaan verifikasi Dewan Pers secara serentak akan dilakukan pada bulan Desember 2023, DPP IWO Indonesia sendiri, menargetkan verifikasi Dewan Pers bisa rampung pada tahun 2024. Sedangkan Hari Peringatan Nasional (HPN) IWO Indonesia akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di Jakarta.
“Bagi anggota yang akan hadir di acara HPN IWO Indonesia, untuk penginapan dan konsumsi akan ditanggung oleh panitia, sedangkan untuk biaya perjalanan ditanggung sendiri,” imbuhnya.
IWO Indonesia bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi para jurnalis. Untuk itu, IWO Indonesia membangun paradigma baru dalam dunia jurnalistik dengan menerapkan sistem zero payment.
“Untuk mendukung paradigma baru yang positif, maka anggota IWO Indonesia diharapkan dapat melakukan komunikasi yang aktif dengan stakeholder, melakukan podcast atau diskusi bersama pejabat, membuat panggung dan meramaikan panggung dengan karya jurnalistik yang berkualitas, membangun jaringan (network) yang luas dan tidak melakukan benturan dengan siapapun,” ujarnya.
Lanjutnya, harapannya kedepan, DPD IWO Indonesia Malang Raya dapat menjadi pilot project dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Jurnalis yang berkompeten.
“Pada dasarnya jurnalis tidak diwajibkan untuk mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan), namun dengan mengikuti UKW dapat menjadi parameter standarisasi kemampuan yang dimiliki jurnalis. Sementara Media tidak diwajibkan untuk verifikasi Dewan Pers, tetapi jika media tersebut sudah terverifikasi maka akan ada nilai plus dan terdaftar di Dewan Pers,” pungkasnya. (Tim IWOI)
