Menghindari Kegaduhan Birokrasi tersebut IWO Indonesia meminta Pemkab Bekasi, khususnya BKPSDM, untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi pelantikan ini. Hal ini penting untuk menjaga kondusivitas kerja di lingkungan ASN serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu di tengah persiapan menyambut hari raya.
”Kami mendukung penataan birokrasi yang lebih efisien melalui jabatan fungsional, namun integritas aturan harus tetap menjadi panglima. Jangan sampai kebijakan ini justru meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari hanya karena mengabaikan batasan kewenangan Plt,” tegas Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi akan terus memantau jalannya prosesi pelantikan besok dan memastikan bahwa hak-hak publik terhadap informasi yang transparan mengenai tata kelola pemerintahan tetap terpenuhi. (All/Tim)
