Halokantinews.com.OKI – Pengalihan Pengelolaan Perparkiran di kawasan Shopping Center Kayuagung Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan yang diduga sepihak menuai protes dari pengelola lama atas nama keluarga almarhum Taufik Bawong.
Betapa tidak, selama kurang lebih 25 tahun (2000-2025) area Perparkiran di kawasan Shopping Center Kayuagung tersebut sudah dikelola oleh Taupik Bawong sebelum meninggal, tiba-tiba ditahun 2026 nama pemilik pengelolaan kawasan tersebut berpindah tangan atas nama orang lain.
Polemik tersebut pun viral di media sosial, dimana keluarga almarhum Taufik Bawong menyampaikan keluhan tersebut dimedia sosial.
Erni Taufik Bawong (istri dari almarhum Taufik Bawong) pengelola parkir Shopping Center Kayuagung, didampingi dua anaknya, Kelsa Ismail dan Ishak Mekki, secara terbuka menuntut keadilan terkait pengalihan izin pengelolaan yang dinilai sepihak dan penuh kejanggalan.
Mereka menduga telah terjadi praktik nepotisme dan intervensi oleh oknum Dinas Perhubungan (Dishub) OKI yang memberi ruang bagi pihak lain untuk merebut lahan parkir yang telah mereka kelola sejak tahun 2000 silam tanpa adanya lelang atau keterbukaan dalam kepemilikan pengelolaan parkir diarea Shoping Centre Kayuagung OKI yang selama 25 tahun telah mereka kelola.
Dalam keterangannya, Erni Taufik Bawong mengaku telah berulang kali menghadap Bupati OKI H Muchendi Mahzareki, demi memperoleh kepastian hukum.
Saat menghadap Bupati pada Desember 2025 lalu, secara lisan Bupati mengakui bahwa hak pengelolaan parkir Shopping Kayuagung masih berada di tangan keluarganya atas nama Rizqi Ismail, terangnya.
“Kami minta keadilan. Kami sudah menghadap ke Pak Bupati OKI. Kata Pak Bupati, wilayah Shopping ini masih punya Rizky Ismail, anak almarhum Pak Taufik Bawong. Tapi kenapa Surat Keputusan (SK) ini diturunkan atas nama orang lain?,” ungkap Erni tak habis pikir, Senin (2/2/2026).
Erni juga menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat rawan gesekan antar kelompok.
“Rasanya Pak, gawe (pekerjaan) ini rentan ribut, bentrok kan?. Jadi, maksud kami itu cepat-cepatlah Pak Bupati kasih keputusan,” tegasnya.
Setali tiga uang, Kelsa Ismail membeberkan sejumlah kejanggalan administratif dan operasional.
Ia menyebut bahwa selama ini pihak keluarga selalu patuh menyetor kewajiban pengelolaan parkir, dengan nominal mencapai Rp10 juta per bulan.
Namun, Kelsa mengungkap adanya dugaan pungutan di luar mekanisme resmi yang tidak masuk ke kas daerah.
